undang undang kependudukan. 26 Nomor 26, SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. undang undang kependudukan

3886. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status. 165 Tahun 1999. pengelolaan dokumen kependudukan, dan teknologi, c. Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Kewarganegaraan. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kelompok minoritas di atas dapat tetap dilayani dan dicatat dalam database administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 3. Latar belakang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah: bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang. Baca. E. bahwa kemudahan pemanfaatan data Administrasi Kependudukan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017. Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Unduh. Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Beranda. **) (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected] DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 79 ayat (4) serta Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Mengingat: Menetapkan: 1. FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL. 26. Pasal 65 Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang diinaksud dengan: 1. F-1. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dasar Hukum. Halaman ini telah diakses 594129 kali. Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala nasional, pemberian informasi, pendidikan, danBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN,. dan huruf d, perlu. Pengakuan atas hak itu jelas tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”). CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang. 112 , TLN NO. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian NegaraUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013Dalam Undang Undang No 52 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 Ayat 11 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menerangkan bahwa keluarga yang sejahtera itu tidak hanya tercukupi kebutuhan materiilnya, tercukupi kebutuhan spirituilnya, memiliki hubungan yang harmonis antar anggota. bahwa dalam rangka mewujudkan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Hukum Kependudukan tidak hanya dikenal di Indonesia akan tetapi juga di negara-negara lain. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. Mencabut : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014. Nama : Emir Dhia Isad, S. id, terima kasih. UU No. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 27 dan pasal 31. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: Jenis: Undang-Undang (UU) Nomor: 24: Tahun: 2013: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 24 Desember 2013: Nama Jabatan Penetapan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: Nama Pejabat Penetapan: DR. Jika kita analisis Undang-Undang Administrasi Kependudukan menurut Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara aspek teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan sendiri telah sesuai dengan aturan yang berlaku baik, secara sitematika penulisan ataupun. Adapun tugas tim adalah menganalisis dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan hukum yang ada menyangkut Undang-Undang No. Dasar. No. Informasi Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Masih banyak peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana (subordinate legislations) yang belum dibuat atau ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang juga mengatur tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia yaitu dalam pasal 34, 35 dan 36. Mengingat: 1. go. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 1. 2. Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang. b. Dasar hukum Permendagri 74 tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. Pasal 101 huruf (a) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk paling lambat pada tahun 2012 yang lalu. 23 Tahun 2006) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam Undang-U ndang ini yang dimaksud dengan: 1. Sedangkan kependudukan atau demografi merupakan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. 13. Undang-undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah undang-undang yang mengatur sistem dan reformasi di bidang administrasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. 05 Mei 2019 / By Admin / Didownload 1. Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menurut Sri Soemantri M. Secara substansial seperti yang dinarasikan Naskah Akademik RUU PDP, UU Adminduk tegas. Akan tetapi tidak didukung dengan adanya sanksi apabila ketentuan. 5038, LL SETNEG : 45 HLM. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan. Kependudukan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data. PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN. Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara. Permendagri No. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: Jenis: Undang-Undang (UU) Nomor: 24: Tahun: 2013: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 24 Desember 2013: Nama Jabatan Penetapan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: Nama Pejabat Penetapan: DR. 01 Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI. Hukum Positif Indonesia-Salah satu kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berkewajiban dalam hal memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang terjadi atas penduduk Indonesia, karenanya pemerintah menjamin hal tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Putusan: Putusan Mahkamah Konstitusi No. by dwi_wahyudi_36 in Types > Legal forms, undangundang dan administrasi kependudukanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan. Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada tanggal 29 Desember 2006 di Jakarta. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 23: Tahun: 2006: Tentang: ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan. UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 4. 58 Tahun. 998 wajib KTP laki-laki dan 56. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Re publik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang No. Jenis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Sembunyikan. 7 Tahun 2019. Perkara yang disidangkan adalah pengujian Undang-Undang Nomor 23. Oleh karena itu, kajian ini berisi mengenai konstitusionalitas program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK), keterkaitan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 secara Kependudukan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang. Wewenang Gubernur; 3. 161, TLN NO. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menciptakan instrumen yang mengikat secara hukum yang mengatur interaksi. 8 Lucky Radita Alma Kapilaritas sosial mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. U. LN No. Tujuan utama perubahan UU dimaksud adala. Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga: T. 536 penduduk perempuan. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk. JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) pada Kamis (21/7/2022). Unduh. H. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. " menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. beberapa perubahannya diantaranya, pelaporan kelahiran penduduk yang semula dilakukan di instansi pelaksana tempat kelahiran bayi, dirubah menjadi dilaporkan di. PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sesuai dengan Keppres. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 25, LN. kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kategori Download. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,. 310 4 22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN – PENYELENGGARAAN 2021 PERDA KOTA BEKASI NO. Soepomo menjelaskan pengertian penduduk sebagai orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. pdf. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 945; PENJELASAN. Yang Saudara maksud dengan menambah nama dapat kami artikan sebagai perubahan nama. 24/2013). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang. Penduduk Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan administrasi kependudukan sehingga perlu diganti; c. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. Bidang. NOMOR 19 TAHUN 2010. dan Pasal 05 Undang-Un-dang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepen-dudukan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ten-tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : . 2009/ No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangKependudukan. [6] [7] Namun, pada 10 Juli 2012, ketua Mahkamah Konstitusi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat UU Adminduk dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 23/2006 & UU No. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2009/ No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b. 27-458); Undang-undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warganegara, Penduduk Negara jo. PERMENDAGRI NO. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Undang‐Undang ini mengenali penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya‐upaya untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU No. PUTUSAN Nomor Nomor. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Bicara mengenai layanan adminduk untuk desa, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah mengakomodir pemerintah daerah Walikota/Bupati, untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, termasuk memberi penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan,. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Berlaku: 29 Desember 2006. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA. Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. Undang-undang Tahun 1948 Nomor 11;Mengingat : 1. id,. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan. V-Pasal 25 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan diatur dalam Peraturan Presiden. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: . Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam; Kumpulan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum Adminstrasi Kependudukan Yang Wajib diketahui dan dipahami oleh penyelenggara Administrasi Kependudukan di Indonesia, khususnya di Kota Batam adalah sebagai. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta. Download. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 79 ayat (4) serta Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pemerintah. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancas dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat.